Hanya Seujung Dialog Mengenai Pancasila

Garuda_timnas

Kegagalan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa

1. Pertanyaan

Bagaimana pendapat kelompok anda mengenai Implementasi Pancasila di era sekarang ini ?

Jawab

Menurut kelompok kami, pada saat ini bangsa Indonesia seperti sedang dalam proses kesadaran akan pentingnya Pancasila, implementasi Pancasila pada masa sebelumnya dapat dikatakan tidak konsisten, dan saat ini bangsa Indonesia tampaknya sedang berefleksi diri. Refleksi ini muncul setelah adanya berbagai permasalahan bangsa dan munculnya ketimpangan-ketimpangan yang merupakan cerminan dari masih jauh dari terwujud cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari adanya upaya revitalisasi kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (pendidikan karakter, Empat Pilar Kebangsaan, radikalisasi nilai filsafat Pancasila, dsb). Namun di sisi lain masih terdapat juga elemen-elemen masyarakat yang tampaknya meragukan Pancasila dapat membawa bangsa Indonesia ke arah  terwujudnya cita-cita bersama, terutama jika melihat ke belakang, implementasi Pancasila belum pernah berhasil diterapkan secara utuh dan menyeluruh, selalu saja terpotong dan terpenggal oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu.

Sanggahan

Lalu jika seperti itu, kemudian hal yang muncul adalah keraguan, apakah memang benar Pancasila merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia, jika memang benar, mengapa tampaknya hal tersebut sangat sulit sekali diterapkan, hingga fakta membuktikan bahwa kurang lebih selama empat puluh tahun ke belakang Pancasila hanya sebagai verbalisme dan minim aplikasi ?

Jawab

Pada hakikatnya, setiap dalam diri manusia terdapat nilai-nilai moral yang baik, dan secara naluriah manusia selalu memiliki kecenderungan untuk menjadi baik. Namun menjadi berbeda ketika berbagai faktor eksternal mulai mempengaruhi manusia. Nilai dapat “tergeser” kedudukannya bahkan “terabaikan”, sehingga yang ada kemudian penyelewengan terhadap nilai itu sendiri. Minim aplikasi dalam hal ini memiliki pengertian bukan sama sekali tidak diterapkan, hanya intensitasnya saja yang rendah, sebagai bukti bahwa Pancasila merupakan ideologi yang berakar pada jati diri bangsa adalah, beberapa kurun waktu dalam sejarah membuktikan bahwa berbagai ideologi lain untuk bangsa Indonesia tidaklah tepat dan gagal terlaksana (kapitalisme, liberalisme, sosialisme dsb.), dan hingga detik ini meskipun belum seluruhnya diterapkan bangsa Indonesia masih dapat berjalan di atas pijakan Pancasila (walau tertatih).

2. Pertanyaan

Bagaimana bangsa Indonesia terutama pemerintah dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Pancasila ?

Jawab

Untuk menjawab pertanyaan ini, sebelumnya kita dapat berangkat dari pemahaman bahwa setiap ideologi pasti memiliki kekurangan, kesempurnaan dan kekurangan sebuah ideologi sesungguhnya tergantung pada setiap elemen yang meyakini ideologi itu sebagai pandangan hidupnya. Bangsa Amerika merasa bahwa kebebasan merupakan hal yang mendasar dalam setiap diri manusia, sehingga Liberalisme di rasa paling cocok sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak asasi mereka. Namun jika Liberalisme dipandang dari sudut pandang Indonesia, mungkin sangat tidak cocok, karena kebebasan seseorang tetap harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain sebagai sebuah relasi sosial, sehingga kebebasan yang ada memiliki batasan-batasan tertentu.

Jika kita melihat Pancasila dalam beberapa hal memiliki kelemahan, poin pertama sesungguhnya jika kita dapat mencermati, bahwa setiap ideologi apapun pasti tidak memiliki sabuk pengaman atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atas dirinya sendiri, karena sangat sulit mengendalikan kehendak setiap manusia secara penuh melalui sebuah kontrol (hanya dapat diupayakan melalui penumbuhan kesadaran).

Pada poin yang kedua dan ketiga bahwa Pancasila sangat multi tafsir, abstrak, namun di sisi lain dapat berfungsi sebagai pisau bermata dua. Ini membuktikan bahwa betapa Pancasila hanya sangat mungkin diterima dan terlaksana penuh oleh penganutnya yang cerdas. Tanpa pemahaman tentang Pancasila yang mendalam, dan tanpa adanya kontribusi pendidikan Pancasila hanya akan menjadi ajang debat penafsiran yang tak berujung, saling mencari pembenaran dengan Pancasila sebagai dasar, memanfaatkan Pancasila yang niskala untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Pendiri bangsa mempersiapkan Pancasila dengan sebaik mungkin, dengan anggapan melalui sebuah analogi, “pada zaman mereka bangsa Indonesia sudah dapat membaca, pastilah kedepannya anak cucu sudah mampu menganalisis dan menghasilkan sesuatu yang cemerlang”, namun kita harus menerima jika kemudian kenyataan berbicara lain, sampai detik ini ternyata bangsa Indonesia masih belum mampu “menganalisis” atau mungkin mundur “masih sedang mengeja”. Oleh karena itu kini muncul usaha-usaha sebagai bentuk peningkatan implementasi Pancasila dalam kehidupan, dan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, karena Pancasila bukan hanya milik pemerintah tetapi milik bangsa Indonesia.

3. Pertanyaan

Dalam upaya pelaksanaan Pancasila secara utuh dan menyeluruh adakah kendala-kendala yang dimuncul, jika ada tolong jelaskan !

Jawab

Perntanyaan terkait kendala ini mungkin akan dijawab secara umum, dan terkait pula dengan pertanyaan kedua, bahwa kendala utama dalam setiap pelaksanaan (apapun itu) adalah rendahnya komitmen untuk memegang teguh setiap agreement yang telah disepakati. Demikian halnya dengan Pancasila, kendala utamanya adalah memastikan setiap warga negara Indonesia benar-benar melaksanakan Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Karena dalam berbagai situasi dan kondisi manusia bisa saja menanggalkan komitmen tersebut. Hal tersebut hanya dapat diatasi dengan menumbuhkan kesadaran dalam diri setiap warga negara.

Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia Pasca Kemerdekaan

dejavaschebank1

NASIONALISASI PERUSAHAAN BELANDA DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

 

A. Pendahuluan

Permasalahan demi permasalahan dihadapi oleh negara Indonesia sebagai negara muda pada kurun waktu 1945 hingga 1960-an. Berbagai usaha dan kebijakan dilakukan pemerintah Indonesia untuk memapankan kondisi politik dan ekonomi dalam situasi transisi. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tahun 1945 masih banyak mendapat tantangan dari pemerintah kolonial Belanda yang berupaya ingin mengembalikan kekuasaannya di Indonesia, sehingga Indonesia kembali lagi harus berjuang dalam periode revolusi fisik (1945-1949) mempertahankan kedaulatannya.

Pengakuan kedaulatan secara politis oleh pemerintah Belanda tahun 1949 ternyata belum dirasakan Indonesia dalam bidang ekonomi. Pada dekade 1950-an sektor ekonomi modern Indonesia masih didominasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan Belanda tersebut telah beroperasi sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda masih berkuasa di Indonesia. Sehingga meskipun secara politis Indonesia telah merdeka, akan tetapi dalam sektor ekonomi, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan warisan pemerintah kolonial. Dan hal yang perlu digarisbawahi yakni kehadiran perusahaan-perusahaan asing (terutama milik Belanda) yang mengeruk keuntungan terbanyak sejak masa kolonial, tidak dapat dipungkiri telah menyakitkan bangsa Indonesia. Karenanya, intervensi negara dalam dunia ekonomi tahun 1950-an, disamping bertolak dari keinginan untuk membentuk kelas menengah pribumi yang tangguh, juga bersumber dari sikap antipati terhadap modal asing itu sendiri.

Selain masih didominasinya perekonomian Indonesia oleh modal-modal asing (terutama Belanda), hal yang menjadi kendala Indonesia dalam memapankan ekonominya adalah situasi dan kondisi politik dalam negeri yang tidak stabil karena banyaknya pergolakan di daerah terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, hubungan dengan Belanda juga kian memburuk. Masalah Irian Barat menjadi ganjalan utama dalam hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Konferensi Meja Bundar tidak menyertakan Irian Barat dalam kesepakatan wilayah kedaulatan yang diserahkan oleh Belanda. Penyelesaian masalah tersebut menjadi berlarut-larut karenaa penolakan Belanda untuk merundingkan penyerahan Irian Barat kepada Indonesia (Bondan, 2001:4).

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diambil benang merah, bahwa berbagai program dan kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak berhasil mengangkat perekonomian nasional, dan disisi lain kondisi sosial politik dalam dan luar negeri yang bergejolak memperburuk situasi perekonomian nasional, hal ini ditambah lagi dengan kegagalan diplomasi RI dengan Belanda mengenai Irian Barat memunculkan sentimen anti Belanda yang kemudian melahirkan  kebijakan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia.

 dejavaschebank

B.  Pengambilalihan Perusahaan-perusahaan Belanda oleh Pemerintah Indonesia

Usaha pemerintah Indonesia dalam menasionalisasi perusahaan asing di Indonesia pertama kali dimulai sekitar tahun 1958, dan tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi  (Budiman Ginting, hal 101 dalam Jurnal Equality Vol. 12 No. 2 Agustus 2007). Langkah nasionalisasi pertama pemerintah Indonesia ialah ketika dengan menasionalisasikan De Javasche Bank (DJB) menjadi Bank Indonesia (BI) tahun 1953 setelah Bank Negara Indonesia (BNI) yang dibentuk pemerintah Indonesia (tahun 1946) tidak berkesempatan untuk menjadi bank sirkulasi dan bank sentral berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar tahun 1949.

Dalam sektor perdagangan pemerintah Indonesia tidak bertindak secara konfrontatif terhadap perusahaan asing. Dominasi perusahaan Belanda awalnya coba diatasi dengan mendirikan beberapa perusahaan negara yang diharapkan mampu menunjang kebangkitan ekonomi nasional, yang diwujudkan dengan mendirikan Central Trading Company pada tahun 1948. Selain mendirikan perusahaan-perusahaan negara, upaya mewujjudkan ekonomi nasional juga dilakukan dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang memiliki usaha terkait dengan kepentingan-kepentigan umum.

Proses pengambilan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut juga dipandang sebagai perwujudan dari kedaulatan politik yang telah dicapai. Sebelum diberlakukannya undang-undang nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 1958, pengambilalihan milik asing di Indonesia secara hukum diatur dalam Onteigeningsordonanntie (peraturan penyitaan hak milik) tahun 1920. Perusahaan-perusahaan Belanda yang mengelola kepentingan umum berdasarkan Onteigeningsordonanntie itu kemudian diambil alih oleh pemerintah Indonesia, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang melanjutkan jaringan listrik swasta zaman Hindia Belanda yang terdiri atas beberapa perusahaan lokal.

Perusahaan kereta api yang dimasa Hindia Belanda dikelola sebagian oleh perusahaan swasta, dilebur menjadi Jawatan Kereta Api yang kemudian berkembang menjadi PJKA dan PERUMKA. Sektor kepentingan umum lain yang diambil alih dalam rangka mewujudkan kedaulatan politik ialah jawatan Pos Telegram dan Telekomunikasi (PTT), Jawatan Pegadaian dan Jawatan Angkutan Motor RI. Demikian pula dengan beberapa perusahaan perkebunan Belanda yang diambil alih dan kemudian  ditempatkan di bawah pengawasan Pusat Perkebunan Negara (PPN) (Dick dalam Bondan:2001).

Dalam bidang perusahaan penerbangan domestik, dimana Garuda Indonesia Airways (GIA), perusahaan penerbangan nasional Indonesia, didirikan dengan mengambil alih semua aset dari perusahaan penerbangan Hindia Belanda (Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/ KNILM) dan tetap mempertahankan kerjasama dengan perusahaan induknya, perusahaan penerbangan kerajaan Belanda (Koninklijke Luchvaart Maatschappij/ KLM). Masalah yang lebih pelik ialah mengatasi perusahaan pelayaran Belanda KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). KPM sepenuhnya memonopoli pelayaran antarpulau di Indonesia dan satu-satunya transportasi laut antar pulau. Sedangkan bagi Indonesia, tidak mungkin menerima adanya monopoli asing dalam bidang yang merupakan sarana untuk membangun persatuan nasional.

Selain mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tindakan pemerintah Indonesia yang secara tegas membela kepentingan ekonomi nasional dilakukan dengan pembatalan perjanjian KMB pada tanggal 21 Februari 1956. Dengan pembatalan KMB berarti kedudukan ekonomi Belanda yang istimewa di Indonesia berakhir. Selain itu pembayaran hutang pokok beserta bunganya yang harus ditanggung pemerintah Indonesia sebagai hasil KMB juga turut ditangguhkan.

Pada tanggal 29 November 1957, Indonesia sekali lagi gagal memperoleh mayoritas dua pertiga suara yang diperlukan dalam Majelis Umum (General Assembly) PBB atas usulannya agar kedua pihak melakukan negoisasi kembali mengenai masalah Irian Barat. (Wertheim, dalam Bondan :2001). Dalam menyikapi kegagalan resolusi Indonesia di PBB, pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah mengumumkan adanya aksi mogok selama dua puluh empat jam terhadap semua perusahaan Belanda (Barlett, dalam Bondan :2001) sebagai kelanjutan aksi mogok tersebut, rapat Dewan Menteri pada tanggal 5 Desember memutuskan bahwa seluruh transfer keuntungan perusahaan-perusahaan Belanda dibekukan.

Disamping pengambilalihan, aksi anti Belanda juga diwujudkan dengan cara pengusiran warga negara Belanda. Menteri Kehakiman pada awal bulan Desember mengumumkan bahwa 50.000 warga negara Belanda akan dipulangkan dalam tiga tahap. Sedangkan dalam proses perdagangan luar negeri Indonesia mulai mengalihkan dengan menandatangani perjanjian pemindahan penjualan tembakau Indonesia ke Bremen, Jerman Barat. Dan pemasaran teh serta minyak kelapa sawit dipindahkan ke Antwerpen, Belgia. Maka mulai tahun 1959 ekspor Indonesia ke Belanda telah berhenti seluruhnya.

 

C. Perekonomian Indonesia Pasca Nasionalisasi

Tidak dapat dihindarkan, setelah terjadinya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, secara umum produksi dan ekspor perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih tersebut menurun. Penurunan itu terjadi karena kesukaran-kesukaran yang muncul sehubungan dengan berkurangnya tenaga ahli, alat-alat produksi, transportasi dan sebagainya. Ini juga terlihat dari perkembangan ekonomi Indonesia di lapangan produksi, yang secara umum pada tahun 1958 menunjukkan penurunan (Oey, dalam Bondan :2001).

Memasuki tahun 1958 perkembangan ekonomi di Indonesia berlangsung di bawah pengaruh beberapa faktor penting, yaitu : memuncaknya ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang memberontak, resesi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang menyebabkan kelesuan harga komoditi ekspor di Indonesia. Sedangkan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda telah menyebabkan kekacauan ekonomi karena dilakukan tanpa suatu persiapan program yang terencana dan matang. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh pemerintah Indonesia menghadirkan tuntutan untuk mengisi kekosongan tenaga ahli yang sebelumnya diisi oleh orang-orang Belanda. Sedangkan tenaga ahli untuk jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia sendiri masih dari mencukupi.

Sebab itu tidak mengherankan apabila kemudian perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengalami penurunan dalam kinerja dan kemampuan produksinya. Perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambil alaih, sebelumnya merupakan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai jaringan perdagangan luas, dan pengambilalihan perusahaan ini ternyata  tidak diikuti oleh kemampuan untuk meneruskan jaringan yang telah dibangun sebelumnya kemudian  menyebabkan kemandegan jalannya perusahaan.

Melalui pengambilalihan maka penguasaan pemerintah terhadap sektor ekonomi semakin luas, namun luasnya penguasaan ekonomi oleh pemerintah kemudian tidak identik dengan suatu perbaikan keadaan ekonomi. Akibatnya, situasi pasca pengambilalihan ditandai dengan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi.


 

Oleh :

KIAN AMBORO NIM S861208019

*Mohon dikoreksi jika terdapat kekeliruan

DAFTAR PUSTAKA

 

Ginting Budiman. 2007. Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia : Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi di Indonesia. Jurnal Equality Vol. 12 No. 2 Agustus 2007 pp. 101-111  (dalam http://repository.usu.ac.id/bitstream/…/pdf.  diakses 10 Desember 2012)

Kanumoyoso, Bondan. 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Lindblad, Thomas. 2011. The Economic Decolonisation of Indonesia : a Bird’s-eye View. Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 4, 2011, pp. 1-20 (dalam http://www.kitlv-journals.nl/index.php/jissh/index, diakses 2 Oktober 2012)